Home Gaya Hidup

Tahukah Anda Perbedaan Kepailitan dan PKPU.? Begini Ulasannya

by linknews.id - 21 Maret 2024, 13:05 WIB

* Foto ilustrasi (dok.ist)

SURABAYA, LINKNEWS.ID - Mengenai kepailitan dapat kita lihat pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU Kepailitan”) dalam pengertiannya kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Sedangkan, PKPU sendiri tidak diberikan definisi oleh UU Kepailitan. Akan tetapi, dari rumusan pengaturan mengenai PKPU dalam UU Kepailitan kita dapat melihat bahwa PKPU adalah sebuah cara yang digunakan oleh debitur maupun kreditur dalam hal debitur atau kreditur menilai debitur tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat lagi melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dengan maksud agar tercapai rencana perdamaian (meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur) antara debitur dan kreditur agar debitur tidak perlu dipailitkan.

Beberapa perbedaan lain antara kepailitan dan PKPU sebagai berikut:

Upaya hukum, didalam Kepailitan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit, dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung (Pasal 11 ayat [1] UU Kepailitan). Selain itu terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,dapat diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung (Pasal 14 UU Kepailitan). Sedangkan pada PKPU terhadap putusan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum apapun (Pasal 235 ayat [1] UU Kepailitan),

Yang melakukan pengurusan harta debitur,didalam Kepailitan Kurator (Pasal 1 angka 5, Pasal 15 ayat [1], dan Pasal 16 UU Kepailitan), sedangkan pada PKPU Pengurus (Pasal 225 ayat [2] dan ayat [3] UU Kepailitan),

Kewenangan debitur, didalam Kepailitan Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, debitur kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit (Pasal 24 ayat [1] UU Kepailitan). Sedangkan pada PKPU debitur masih dapat melakukan pengurusan terhadap hartanya selama mendapatkan persetujuan dari pengurus (Pasal 240 UU Kepailitan),

Jangka waktu penyelesaian, didalam Kepailitan Dalam kepailitan, setelah diputuskannya pailit oleh Pengadilan Niaga, tidak ada batas waktu tertentu untuk penyelesaian seluruh proses kepailitan. Sedangkan dalam PKPU, PKPU dan perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari setelah putusan PKPU sementara diucapkan (Pasal 228 ayat [6] UU Kepailitan).

Dengan demikian, kesimpulan perbedaan antara kepailitan dan PKPU terletak pada definisi, proses pengajuan, persyaratan, serta pengaturan hukum yang mengatur keduanya.

Reporter/Editor : Redaksi

Sumber/Penulis : Antonius Petrus Kaya Lewowerang (Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya)

Share :

Populer Pekan Ini