BOJONEGORO, LINKNEWS.id – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro resmi meluncurkan Gerakan ASN Peduli Pangan pada Rabu (19/8/2026) di Gedung Angling Dharma. Inisiatif ini bertujuan memperkuat kemandirian pangan daerah sekaligus meningkatkan serapan hasil pertanian lokal melalui keterlibatan aktif Aparatur Sipil Negara (ASN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan masyarakat.
Sebagai langkah awal, gerakan ini ditandai dengan peluncuran beras lokal merek Rajekwesi produksi Perumda Pangan Mandiri Bojonegoro. Bupati Setyo Wahono menekankan bahwa status Bojonegoro sebagai penghasil pertanian terbesar kedua di Jawa Timur harus dibarengi dengan kemampuan menyerap produk sendiri, bukan terus bergantung pada pasokan luar daerah.
"Kita masih membeli produk dari luar kota. Ini menjadi pekerjaan rumah," ujar Bupati Setyo Wahono. Ia menilai persoalan pangan tidak hanya soal produksi, tetapi juga integrasi sistem logistik, distribusi, dan pemasaran agar petani memiliki pasar yang jelas.
Strategi Pemasaran Berbasis Konsumsi Internal
Bupati menargetkan setiap ASN dan jajaran BUMD mengonsumsi minimal 15 kilogram beras lokal per bulan. Angka ini dipilih sebagai bentuk komitmen nyata sekaligus uji coba pasar sebelum produk dipasarkan secara luas.
"Marketingnya sudah banyak, instrumennya tersedia. Tinggal bagaimana kita menjaga kualitas dan harga agar kompetitif," tegasnya. Ia juga membuka ruang evaluasi bagi konsumen yang merasa kualitas atau rasa belum sesuai, alih-alih langsung menolak produk lokal.
Direktur Perumda Pangan Mandiri Khoirul Huda menjelaskan bahwa gerakan ini berfungsi sebagai umpan balik untuk perbaikan produk sebelum diluncurkan secara massal. Saat ini, Perumda sedang menyiapkan varian beras premium "Rojo Nogo" yang seluruh bahan bakunya berasal dari petani Bojonegoro, dengan rencana beredar penuh pada 2027 setelah proses perizinan selesai.
Fokus Premium, Bukan Persaingan UMKM
Khoirul menegaskan bahwa Perumda Pangan Mandiri akan fokus pada segmen beras premium dan mematuhi Harga Eceran Tertinggi (HET). Strategi ini sengaja diambil agar BUMD tidak bersaing langsung dengan pelaku usaha kecil dan UMKM yang telah lebih dulu bergerak di sektor pangan.
Melalui kolaborasi antara pemerintah, ASN, petani, dan masyarakat, Pemkab Bojonegoro berharap tercipta rantai pangan yang kuat. Tujuannya bukan sekadar ketahanan pangan, tetapi juga pemerataan kesejahteraan petani dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). (KOM/RED)
