BOJONEGORO, Linknews.id – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bojonegoro terus mengintensifkan distribusi bantuan air bersih sebagai respons terhadap dampak musim kemarau 2026.
Upaya ini tidak hanya bersifat tanggap darurat, tetapi juga didasarkan pada pemetaan wilayah rawan kekeringan untuk memastikan bantuan tersalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Kepala Pelaksana BPBD Bojonegoro Heru Wicaksi menjelaskan, bahwa setiap permintaan bantuan air bersih wajib melalui proses verifikasi lapangan terlebih dahulu. Mekanisme ini mencakup pengecekan kondisi sumber air, jumlah warga terdampak, serta ketersediaan pasokan di lokasi.
"Verifikasi lapangan menjadi kunci agar distribusi tidak tumpang tindih dan benar-benar menyentuh kelompok rentan," ujarnya, Rabu (8/7/2026).
Pada bulan Juni 2026, BPBD telah menyalurkan 10 tangki air bersih ke delapan desa yang tersebar di empat kecamatan, yaitu Desa Deru, Wotan, dan Sumberharjo (Kecamatan Sumberejo); Desa Sumberejokidul (Sukosewu); Desa Sugihwaras dan Luwihaji (Ngraho); Desa Nglampin (Ngambon); serta Desa Papringan (Temayang). Memasuki awal Juli 2026, distribusi kembali difokuskan ke Desa Sumberejokidul dan Sugihwaras yang mengajukan permohonan lanjutan akibat belum pulihnya sumber air setempat.
Selain penanganan reaktif, BPBD Bojonegoro telah menyusun peta kerentanan kekeringan tahun 2026 yang mencakup 20 kecamatan dengan 72 desa berpotensi krisis air. Data ini menjadi landasan strategis dalam menentukan prioritas intervensi, penyediaan cadangan logistik, serta kesiapsiagaan menghadapi puncak kemarau. Koordinasi intensif dengan pemerintah desa, kecamatan, dan instansi teknis terus dilakukan untuk memantau dinamika lapangan secara real-time.
Heru mengimbau masyarakat untuk menggunakan air secara bijak selama masa kritis ini. Bagi warga yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih, ia menyarankan untuk segera melapor ke perangkat desa atau menghubungi Pusdalops BPBD Bojonegoro melalui WhatsApp di nomor 0811-3356-444. Respons cepat dari sistem pelaporan ini diharapkan dapat mencegah eskalasi krisis air menjadi masalah kesehatan atau sosial yang lebih luas.
Penanganan kekeringan di Bojonegoro tahun ini menegaskan pergeseran paradigma dari sekadar bantuan karitatif menuju manajemen risiko bencana yang terukur. Dengan pendekatan berbasis data dan verifikasi ketat, pemerintah daerah berupaya memastikan ketahanan air masyarakat tetap terjaga hingga curah hujan kembali normal. (RED)
