* Istimewa 

MAGETAN, Linknews.id – Peran perangkat desa sebagai garda terdepan pelayanan publik kembali ditegaskan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan. Dalam pembukaan Musyawarah Daerah (Musda) Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Tahun 2026 di Balai Desa Baron, Senin (28/7/2026). 

Bupati Magetan, Bunda Nanik menyebut bahwa kelancaran program pemerintah sangat bergantung pada profesionalisme aparatur di tingkat paling bawah.

"Tanpa peran aktif dan integritas dari perangkat desa, kebijakan pusat maupun daerah tidak akan sampai ke masyarakat dengan efektif," ujar Nanik di hadapan Ketua I PPDI Jawa Timur dan ratusan pengurus PPDI Magetan.

Dalam arahannya, Nanik menyoroti tiga pilar utama yang harus dikuatkan organisasi ini. Pertama, harmonisasi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPDI dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 agar tata kelola organisasi tetap relevan dan legal. Kedua, perangkat desa didorong menjadi motor penggerak program prioritas 2026, mulai dari percepatan pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, hingga transformasi digital layanan desa.

Ketiga, dan yang tak kalah krusial, adalah netralitas. Nanik mewanti-wanti agar setiap perangkat desa bersikap adil, tidak diskriminatif, dan mampu menjadi teladan moral di tengah dinamika sosial warga. 

"Profesionalisme bukan hanya soal kompetensi teknis, tetapi juga sikap yang berpihak pada kepentingan umum tanpa pandang bulu," tegasnya.

Sebagai bentuk dukungan nyata, Pemkab Magetan berkomitmen melanjutkan sinergi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) untuk meningkatkan kualitas SDM perangkat desa. Program pelatihan, bimbingan teknis, dan sertifikasi kompetensi akan terus digulirkan guna memastikan aparatur desa mampu beradaptasi dengan tantangan pelayanan modern.

Musda kali ini diharapkan tidak hanya menghasilkan kepemimpinan baru, tetapi juga memperkuat fondasi organisasi agar perangkat desa Magetan semakin tangguh dalam melayani dan membangun desa. (HUM/RED)