BOJONEGORO, LINKNEWS.ID – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Link menyatakan sikap akan menempuh jalur hukum terkait temuan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) di Kabupaten Bojonegoro.
Langkah tersebut diambil menyusul hasil inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan oleh Komisi D DPRD Kabupaten Bojonegoro di beberapa titik pada akhir April 2026 lalu.
Ketua LSM Link, Hariri Muhartono mengatakan bahwa langkah yang diambil oleh lembaganya merupakan bentuk dukungan terhadap kinerja anggota dewan dalam fungsi pengawasan.
Sementara ini, ia mengumpulkan bukti-bukti awal yang menunjukkan adanya dugaan ketidaksesuaian antara spesifikasi kontrak dengan realisasi fisik di tiga desa: Desa Kedaton (Kecamatan Kapas), Desa Kalicilik, dan Desa Sumberjokidul (Kecamatan Sukosewu).
“Kami tidak bisa diam saja. Uang rakyat miliaran rupiah dipertaruhkan untuk infrastruktur desa, tapi kualitasnya diragukan. Jika dibiarkan, ini akan menjadi preseden buruk,” ujar Hariri saat dijumpai wartawan, Senin (5/5/2026).
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa meskipun Komisi D DPRD masih menunggu hasil uji laboratorium sebagai validasi teknis, LSM Link Kontrol memandang ada cukup dasar untuk melaporkan kasus ini kepada aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Resor (Polres) Bojonegoro dan Kejaksaan Negeri Bojonegoro.
“Ramainya pemberitaan teman-teman media secara tidak langsung merupakan bentuk laporan dan ditambah lagi hasil sidak DPRD. Bila diperlukan kami akan menembuskan laporan tersebut kepada Kejagung ataupun Mabes Polri agar menjadi atensi khusus," tambahnya.
Persoalan ini menjadi ujian serius bagi komitmen pemerintah daerah dalam mencegah korupsi di tingkat desa terutama di tengah tingginya alokasi dana BKKD yang mencapai ratusan miliar rupiah.
Untuk diketahui, sebelumnya dalam sidak Komisi D pada 22–24 April 2026, telah ditemukan indikasi pengurangan volume beton rigid di beberapa lokasi, yang diduga merugikan negara dan mengurangi daya tahan infrastruktur jangka panjang. (RED)
