SURABAYA, Linknews.id - Pemilu bukan sekadar ritual lima tahunan. Ia adalah cermin kejujuran kolektif sebuah bangsa dalam menentukan arah masa depannya. Namun cermin itu kini mulai retak, ketika sebagian pemilih tidak lagi menimbang rekam jejak atau visi calon, melainkan menghitung nominal bantuan yang diterima.

Fenomena pemilih yang menjatuhkan pilihan berdasarkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar persoalan pragmatisme pemilih biasa. Ini adalah gejala yang jauh lebih dalam, rusaknya nalar elektoral di akar rumput. Ketika seorang calon pemimpin dinilai layak hanya karena ia "yang kasih makan gratis," maka kita sedang bicara tentang pemilu yang kehilangan rohnya.

Kualitas pemilu tidak diukur semata dari angka partisipasi atau kelancaran teknis penyelenggaraan. Kualitas sejati pemilu terletak pada seberapa sadar pemilihnya. Pemilih yang datang ke bilik suara dengan bekal informasi, pertimbangan rasional, dan orientasi kepentingan jangka panjang adalah tulang punggung demokrasi yang sehat. Sebaliknya, pemilih yang menentukan pilihan berdasarkan siapa yang paling banyak membagi-bagi bantuan adalah bahan bakar bagi oligarki untuk terus mengonsolidasikan kekuasaan.

Yang perlu digarisbawahi, MBG sebagai kebijakan publik tidak serta-merta salah. Persoalannya adalah ketika program semacam itu secara sadar didesain untuk menciptakan utang budi politik, bukan untuk menjawab kebutuhan gizi anak bangsa secara berkelanjutan. Di sanalah batas antara kebijakan dan manipulasi menjadi kabur.

Pemilu yang berkualitas mensyaratkan pemilih yang tidak mudah dibeli, baik dengan uang tunai maupun dengan piring makan. Selama hal itu belum terpenuhi, angka partisipasi setinggi apapun hanyalah statistik kosong yang kita rayakan bersama.

Sumber/Penulis : Shenda Arnadia Larasati (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya)