LINKNEWS.ID - Semua aspek dalam masyarakat harus diatur dan dilindungi oleh undang-undang yang jelas dan konsisten, agar memberikan kepastian. Namun, kenyataan yang ada menunjukkan bahwa banyaknya peraturan yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga negara seringkali menciptakan masalah baru. Regulasi yang tumpang tindih, benturan antara norma, dan tidak konsisten antar peraturan yang menjadi masalah umum terjadi.
Situasi ini menunjukkan bahwa harmonisasi hukum dan peraturan tidak lagi sekadar kebutuhan administratif, tetapi menjadi suatu persoalan dalam sistem hukum Indonesia. Harmonisasi peraturan pada dasarnya bagian dari proses penyesuaian berbagai ketentuan hukum agar tidak terjadi konflik antara peraturan yang satu dengan yang lainnya. Dalam konteks negara hukum, harmonisasi memiliki peran yang sangat krusial untuk memastikan bahwa setiap peraturan yang disusun tetap berada dalam kerangka hukum yang terpadu. Tanpa harmonisasi yang tepat, hukum berpotensi kehilangan fungsinya sebagai alat untuk menciptakan ketertiban dan kepastian dalam masyarakat.
Masalah peraturan yang tumpang tindih di Indonesia bukanlah isu baru. Banyak sektor pembangunan sering kali menemui kendala akibat adanya peraturan yang saling bertentangan. Kurangnya keselarasan dalam peraturan juga dapat menyulitkan pejabat pemerintah dalam melaksanakan tugas mereka. Penegak hukum dan pengelola negara sering kali mengalami dilema ketika harus menjalankan peraturan yang substansinya saling bertentangan. Dalam keadaan seperti ini, hukum yang seharusnya menjadi panduan, bisa berpotensi menyebabkan ketidakadilan bagi masyarakat.
Masalah ini muncul dari proses penyusunan peraturan yang tidak sepenuhnya memperhatikan prinsip harmonisasi. Setiap lembaga sering kali menyusun peraturan berdasarkan kepentingan sektoral tanpa mempertimbangkan relevansinya dengan peraturan yang sudah ada. Akibatnya, peraturan yang dihasilkan seringkali menimbulkan konflik norma ketika diterapkan di lapangan.
Harmonisasi memiliki peran penting di setiap tahap proses legislasi. Proses ini perlu dilakukan mulai dari tahap perencanaan dan penyusunan hingga pembahasan rancangan peraturan. Melalui proses harmonisasi, isi setiap peraturan dapat diuji untuk memastikan kesesuaiannya dengan peraturan yang lebih tinggi dan peraturan terkait lainnya.
Harmonisasi penting untuk memastikan bahwa peraturan yang dibentuk tidak hanya konsisten secara normatif tetapi juga relevan dengan kebutuhan masyarakat. Di tengah perkembangan teknologi yang cepat dan dinamika sosial, peraturan yang tidak harmonis akan kesulitan untuk mengikuti perkembangan zaman dan berpotensi menjadi tidak efektif dalam mengatur kehidupan masyarakat. Diperlukan komitmen yang kuat dari semua regulator untuk memperkuat mekanisme harmonisasi regulasi. Koordinasi antar lembaga perlu ditingkatkan, proses tinjauan terhadap rancangan peraturan harus dilakukan dengan lebih mendalam, dan keterlibatan para ahli harus dioptimalkan supaya yang dihasilkan peraturan yang diharapkan. Harmonisasi regulasi bukan sekadar proses teknis dalam pembentukan hukum, tetapi merupakan langkah strategis untuk membangun sistem hukum yang tertib, efektif, dan mampu memberikan kepastian hukum bagi Masyarakat. (RED)
Penulis: Muhamad Hifmi Maulana (Mahasiswa Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya)
