LAMONGAN, LINKNEWS.ID - Upaya menjaga kondisi ekonomi daerah yang stabil terus digencarkan Pemerintah Kabupaten Lamongan. Langkah utama yang ditempuh adalah melalui dua pilar strategis, yaitu pengendalian inflasi dan percepatan transformasi digital dalam transaksi keuangan.
Komitmen tersebut dituangkan melalui partisipasi dalam pertemuan tingkat tinggi (High Level Meeting/HLM) yang digelar bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan serta Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Provinsi Jawa Timur. Acara berlangsung pada Kamis (26/2) di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.
Wakil Bupati Lamongan, Dirham Akbar Aksara, menghadiri secara langsung forum berskala provinsi ini sebagai perwakilan Bupati. Kegiatan tersebut juga diikuti oleh seluruh kepala daerah kabupaten dan kota di Jawa Timur.
Pertemuan ini menjadi bentuk sinergi antara pemerintah daerah dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka mengamankan stabilitas ekonomi. Kedua pihak fokus pada dua arah utama: pengendalian laju inflasi dan penguatan sistem ekosistem transaksi digital di seluruh wilayah.
Dalam rapat tersebut, pihak terkait membahas secara mendalam Roadmap Pengendalian Inflasi Jawa Timur periode 2025–2027, yang disusun dalam kerangka kerja TPID Provinsi Jawa Timur. Pembahasan difokuskan pada tiga komponen kunci: menjamin keterjangkauan harga barang, memastikan ketersediaan pasokan yang cukup, serta melancarkan jalur distribusi. Semua itu bertujuan agar inflasi tetap terkendali dan sejalan dengan target yang ditetapkan secara nasional.
Pengendalian inflasi diakui sebagai faktor krusial untuk menjaga daya beli masyarakat, sekaligus menjadi pijakan bagi kelangsungan pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui kerja sama yang terkoordinasi antar berbagai sektor—termasuk pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan terkait—diharapkan langkah-langkah pengendalian inflasi dapat berjalan lebih optimal dan terpadu.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa resmi meluncurkan program Lumbung Pangan EPIK Mobile. Program ini merupakan bagian dari upaya hilirisasi kebijakan pengendalian inflasi sekaligus untuk memperkuat ketahanan pangan di daerah.
Konsep program ini mengintegrasikan lembaga koperasi petani dengan sistem distribusi pangan yang bergerak. EPIK Mobile atau Etalase Pengendalian Inflasi Kabupaten/Kota berupa kendaraan truk yang berfungsi sebagai gerai bahan pangan dengan harga terjangkau yang dapat menjangkau berbagai lokasi. Kehadirannya diharapkan mampu membantu menstabilkan harga kebutuhan pokok, terutama di wilayah Jawa Timur yang mengalami fluktuasi harga yang cukup signifikan. (HUM/RED)
