Foto : dok istimewa 

BOJONEGORO - Rencana pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) DPD Partai Golkar Bojonegoro diwarnai polemik adanya dugaan upaya pembatasan ruang kontestasi, serta pengebirian semangat demokrasi di internal partai.

Adapun isu yang mencuat dan menjadi sorotan di kalangan kader partai berlambang pohon beringin tersebut, adalah syarat dukungan bagi bakal calon ketua minimal 30 persen pemilik suara.

Menanggapi perihal diatas, salah satu pengurus DPD Golkar Bojonegoro, Kang Har menyuarakan sikap kritisnya. Dalam beberapa pemberitaan media online, Ia mengingatkan sekaligus menegaskan bahwa syarat administratif tidak boleh menjadi dalih untuk menghalangi hak kader lain yang ingin maju secara proporsional dan konstitusional.

“Jangan jadikan syarat dukungan 30 persen sebagai pembenar untuk mematikan demokrasi,” tegas Kang Har kepada wartawan, Selasa (29/7/2025).

Menurutnya, semangat Musda seharusnya menjadi momentum penyegaran organisasi, bukan ajang mempersempit peluang kader hanya karena pertimbangan politik pragmatis. 

Kang Har menekankan bahwa Partai Golkar dibangun atas semangat kebersamaan, keterbukaan, dan kompetisi sehat.

“Kalau setiap calon dibatasi sejak awal hanya karena belum punya dukungan 30 persen, lalu di mana ruang adu gagasan dan kapasitasnya? Musda bukan pemilihan tertutup, ini forum terbuka bagi kader terbaik untuk tampil,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar panitia penyelenggara dan unsur pengambil keputusan di internal DPD tetap menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan AD/ART partai sebagai pijakan utama.

“Jangan sampai Musda justru menjadi ajang formalitas politik yang hanya mengakomodasi satu pihak. Golkar ini milik bersama, bukan milik kelompok tertentu,” tandasnya.

Pernyataan Kang Har ini menjadi sorotan dan mendapat respons dari berbagai kalangan kader yang berharap Musda Golkar Bojonegoro berlangsung secara demokratis, transparan dan penuh integritas. (LIS)

REPORTER : RED