Drs. H. Sholikin Jamik anggota Dewan Pendidikan
BOJONEGORO, LINKNEWS.id – Rencana pembukaan Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) Universitas Brawijaya (UB) Malang di Kabupaten Bojonegoro kini menjadi sorotan utama kalangan akademisi lokal.
Kehadiran kampus negeri ternama tersebut dinilai bukan sekadar menambah pilihan pendidikan, melainkan ujian berat bagi masa depan 13 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang selama puluhan tahun menjadi tulang punggung pendidikan tinggi di Kota Ledre.
Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, Drs. H. Sholikin Jamik, menegaskan bahwa wacana PSDKU UB bukan sekadar "kelas jauh", melainkan program resmi perguruan tinggi negeri yang telah dimatangkan bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) pada 9 Oktober 2026 lalu. Kampus tersebut direncanakan berlokasi di Jalan HOS Cokroaminoto, tepatnya di depan SMAN 2 Taruna Pamong Praja.
"Ini menyangkut masa depan 13 PTS dengan 68 program studi, 513 dosen, dan sekitar 15.508 mahasiswa. Saat ini Bojonegoro belum memiliki satu pun PTN, sehingga seluruh beban pendidikan tinggi ditopang oleh swasta," ujar dalam analisisnya untuk Forum Asosiasi Perguruan Tinggi Bojonegoro (ASPERTIB) Senin (16/11/2026).
Menurutnya, berdasarkan data Dewan Pendidikan, komposisi mahasiswa di Bojonegoro saat ini didominasi oleh dua kampus besar, yakni Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri (Unugiri) dengan 5.615 mahasiswa dan Universitas Bojonegoro (Unigoro) dengan 4.117 mahasiswa. Keduanya menguasai 62 persen populasi mahasiswa, sementara 11 PTS lainnya berbagi sisa kuota yang ada.
Namun, Sholikin menyoroti kerentanan PTS lokal dari sisi mutu akreditasi. Dari total 68 program studi yang tersedia, baru 5 prodi (7,4 persen) yang berhasil meraih predikat Unggul, yang seluruhnya berada di Unugiri dan IKIP PGRI Bojonegoro.
"Secara kuantitas PTS kita besar, tetapi masih rapuh di brand akreditasi. Kondisi ini membuat PTS sangat rentan jika harus bersaing langsung dengan label PTN," jelasnya.
Masih menurut Sholikin, tingkat ancaman PSDKU UB sangat bergantung pada program studi yang akan dibuka. Pada pembahasan awal Juni 2024, UB sempat membidik prodi Hukum, Psikologi, dan Ilmu Komputer.
"Jika rencana awal ini dijalankan, PTS lokal diprediksi akan mengalami persaingan langsung (head-to-head) yang mematikan bagi kampus-kampus kecil," ujarnya.
Namun, pada rapat pematangan Oktober 2026, arah bidikan prodi UB bergeser ke Kedokteran dan Teknik Industri Pertanian. Perubahan ini dinilai jauh lebih aman bagi ekosistem kampus lokal karena kedua bidang tersebut belum dimiliki oleh PTS mana pun di Bojonegoro.
Hal ini selaras dengan pandangan Rektor STIKES Muhammadiyah Bojonegoro, Sudalhar, yang menilai bahwa pembukaan prodi Kedokteran dan Teknik Industri Pertanian tidak akan serta-merta mengancam eksistensi kampus lokal karena tidak terjadi tumpang tindih keilmuan.
Dijabarkan lebih luas lagi, meski prodi yang dibidik telah bergeser, setidaknya dipetakan berdasarkan lima risiko krusial yang tetap harus diwaspadai oleh pengelola yayasan dan pimpinan PTS:
1. Perebutan Mahasiswa Baru: Dengan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) berstandar negeri dan ijazah UB tanpa harus mengeluarkan biaya kos di Malang, calon mahasiswa diprediksi akan berbondong-bondong beralih. Data beasiswa Pemkab 2026 menunjukkan 54,5 persen (2.956 dari 5.427 penerima) sudah memilih kuliah di PTN luar daerah.
2. Eksodus Dosen Berkualitas: Tawaran status dan kesejahteraan dosen PTN berpotensi menarik tenaga pengajar bergelar S2/S3 terbaik dari kampus swasta. Hal ini dikhawatirkan memperburuk rasio dosen dan mahasiswa di PTS lokal.
3. Stigma "Kampus Kelas Dua": Hadirnya PTN di pusat kota berisiko menggeser persepsi masyarakat, sehingga PTS lokal hanya dijadikan pilihan alternatif kedua.
4. Ancaman Duplikasi Prodi di Masa Depan: Jika di kemudian hari UB kembali membuka prodi umum seperti Hukum atau Informatika, PTS berkapasitas 300–500 mahasiswa terancam kolaps dalam waktu dua tahun.
5. Krisis Keuangan Yayasan: Mengingat 90 persen operasional PTS bergantung pada SPP mahasiswa, penurunan jumlah mahasiswa baru sebesar 20 persen selama dua tahun berturut-turut dapat melumpuhkan kemampuan yayasan dalam menggaji dosen dan merawat fasilitas.
Menghadapi situasi ini, Sholikin mendorong PTS untuk tidak bersikap defensif, melainkan beradaptasi melalui penguatan akreditasi Unggul, menjalin kolaborasi riset atau pemanfaatan laboratorium dengan UB, serta menggarap ceruk pasar yang tidak disentuh PTN.
Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) untuk perangkat desa dan kelas pekerja dinilai menjadi ladang potensial yang harus dimaksimalkan oleh PTS.
Di sisi lain, Dewan Pendidikan mendesak Pemkab Bojonegoro untuk berperan sebagai regulator yang adil, bukan sekadar fasilitator berdirinya PSDKU UB. Ada tiga poin kesepakatan yang dinilai wajib dikawal bersama:
• Pembatasan Kuota: Membatasi kuota penerimaan mahasiswa baru PSDKU UB pada tahap awal, misalnya maksimal 200 hingga 300 mahasiswa per tahun.
• Larangan Duplikasi Prodi: Mencegah pembukaan prodi di PSDKU yang bersinggungan langsung dengan prodi PTS lokal yang sudah terakreditasi Unggul.
• Keadilan Distribusi Beasiswa: Memastikan alokasi beasiswa Pemkab tetap proporsional bagi mahasiswa di PTS lokal dan tidak tersedot seluruhnya ke kampus baru.
"Tantangan terbesar bukan pada kehadiran UB-nya, melainkan pertarungan brand antara PTN dan PTS. Selama UB fokus pada Kedokteran dan Teknik Industri Pertanian, itu adalah peluang kemajuan daerah. Namun, semua pihak harus mengawal agar ke depan tidak terjadi tumpang tindih prodi yang dapat mematikan kampus lokal," pungkas Sholikin.(AS)