Foto : Kantor DPRD Bojonegoro (istimewa)
BOJONEGORO, LINKNEWS.ID – Ketika isu penghematan dan efisiensi penggunaan anggaran sedang menjadi perhatian utama masyarakat, jadwal kunjungan kerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro sepanjang bulan April 2026 justru terisi sangat padat.
Merujuk pada dokumen resmi yang memuat daftar jadwal kegiatan, hampir semua lembaga dan kelompok kerja di lingkungan dewan memiliki jadwal kunjungan yang berurutan dan terus-menerus. Salah satunya adalah jajaran pimpinan dewan tercatat bakal melaksanakan kunjungan ke luar daerah sebanyak empat kali dalam kurun waktu satu bulan, di samping berbagai agenda lain yang dilaksanakan di dalam daerah.
Kondisi serupa juga berlaku bagi setiap komisi yang ada. Komisi A merencanakan kunjungan kerja ke sejumlah wilayah seperti Bekasi, Bandung, hingga Bantul, dengan fokus pembahasan mengenai perizinan usaha dan pengembangan kemitraan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Sementara itu, Komisi B memfokuskan kegiatannya pada aspek pengembangan pariwisata dan peningkatan pendapatan daerah. Komisi C hingga Komisi D juga tidak kalah aktif, melaksanakan studi banding yang berkaitan dengan bidang ketenagakerjaan, pelayanan sosial, serta pembangunan infrastruktur saluran air.
Tidak hanya komisi, lembaga pendukung lain seperti Badan Anggaran, Badan Musyawarah, hingga Badan Kehormatan juga menyusun rencana kunjungan kerja ke berbagai lokasi, di antaranya Yogyakarta, Bekasi, dan Sleman.
Kondisi ini pun memancing tanggapan dan sorotan dari berbagai elemen masyarakat sipil. Sikap kritis pun datang dari perwakilan LSM Angling Dharma. M. Nasir, ia menilai bahwa tingginya frekuensi kegiatan kunjungan kerja tersebut tidak seimbang dengan hasil nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
“Di tengah narasi efisiensi anggaran, kegiatan seperti ini justru terus berulang. Pertanyaannya, dampaknya apa? Banyak persoalan di masyarakat yang tidak pernah benar-benar diselesaikan,” tegas Nasir.
Ia juga menyinggung masih lemahnya pelaksanaan fungsi pengawasan yang seharusnya dijalankan oleh anggota dewan terhadap jalannya pemerintahan daerah. Menurut pandangannya, setiap kunjungan kerja yang dilakukan seharusnya diimbangi dengan peningkatan mutu kebijakan serta pengawasan yang lebih ketat dan tidak sekadar menjadi rutinitas administratif belaka.
“Fungsi pengawasan terlihat lemah. Banyak persoalan klasik seperti infrastruktur, pelayanan publik, hingga kesejahteraan masyarakat yang stagnan. Ini yang perlu dijawab,” tambahnya.
Nasir juga mendesak agar DPRD dapat bersikap lebih terbuka dan transparan dalam mempublikasikan hasil dari setiap kunjungan yang dilakukan, termasuk menyampaikan rekomendasi atau langkah nyata apa saja yang telah dihasilkan dari kegiatan tersebut.
Di sisi lain, dalam dokumen resmi yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Bojonegoro, H. Abdulloh Umar, dijelaskan bahwa seluruh rangkaian kunjungan kerja tersebut memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan anggota, menyamakan persepsi serta menyelaraskan kebijakan, hingga mengoptimalkan pelaksanaan berbagai program pembangunan di daerah.
Namun, di tengah meningkatnya harapan masyarakat agar pengelolaan keuangan daerah lebih hemat dan dapat dipertanggungjawabkan, efektivitas dari rangkaian kegiatan tersebut kini menjadi pertanyaan yang perlu mendapatkan jawaban yang jelas.
Saat ini, pihak tim media telah berusaha melakukan konfirmasi terkait hal ini kepada Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Bojonegoro, Yayan Rohman, serta kepada Ketua DPRD Bojonegoro, H. Abdulloh Umar. (*/PRD)
