BOJONEGORO, LINKNEWS.id - Alokasi anggaran perjalanan dinas (perdin) DPRD Kabupaten Bojonegoro yang menyentuh angka fantastis di atas Rp12 miliar memicu kritik tajam dari elemen masyarakat sipil.

Di tengah tingginya angka Anak Tidak Sekolah (ATS) yang mencapai 5.610 anak di wilayah tersebut, kebijakan anggaran ini dinilai tidak mencerminkan empati sosial dan keadilan bagi masyarakat bawah.

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Link Kontrol, Hariri Muhartono, angkat bicara mengenai ketimpangan alokasi fiskal ini. Apa yang tersampaikan melalui medsos tersebut, menurutnya ada persoalan serius dalam penyusunan prioritas anggaran daerah.

"Sangat memprihatinkan melihat miliaran rupiah dihabiskan untuk mobilitas birokrasi, sementara ada ribuan anak di Bojonegoro yang hak pendidikannya belum terpenuhi. Ini mencederai keadilan sosial," ujarnya Jum'at (28/08/2026).

Dirinya berharap, dalam menyikapi kondisi darurat pendidikan ini, harusnya DPRD melakukan berharap melakukan beberapa hal sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden guna efisiensi anggaran.

"Pangkas biaya perjalanan dinas, alihkan dana untuk penuntasa ATS serta buka tranparansi anggaran publik," ungkapnya.

Masih menurut Hariri, pendidikan dinilai sebagai urusan wajib dan hak konstitusional yang fundamental serta mengingat kapasitas fiskal Kabupaten Bojonegoro yang cukup besar. Maka dari itu wajib dan perlu sekali adanya efisiensi anggaran belanja birokrasi.

"Anggaran belanja birokrasi sudah menjadi kewajiban moral yang mutlak demi menyelamatkan masa depan generasi penerus daerah," tegasnya.

Terpisah, Ketua DPRD Abdulloh Umar dikonfirmasi perihal postingan perjalanan dinas melalui WhatsApp terlihat centank biru, tapi belum memberikan jawaban.(aji)