Foto : Screenshot status WhatsApp
BOJONEGORO, LINKNEWS.ID – Sebuah status media sosial yang diunggah oleh seorang kepala dinas di Kabupaten Bojonegoro menjadi perbincangan hangat publik. Dalam status WhatsAppnya, pejabat publik tersebut menyampaikan kritik tajam terhadap dunia pers.
"Jika media menulis tidak berimbang, maka beritanya tidak akan ada yang mendengar," demikian bunyi kalimat yang dituliskannya dan kemudian viral di kalangan wartawan maupun warga.
Pernyataan tersebut langsung memicu beragam tanggapan. Sebagian pihak menafsirkan hal itu sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap pola pemberitaan media yang dinilai tidak seimbang.
Sementara itu, pihak lain mempertanyakan apakah status tersebut merupakan respons spesifik terhadap isu atau berita tertentu yang sedang hangat dibicarakan di Bojonegoro.
Ketua JMSI Bojonegoro, Ririn Wedia, menanggapi hal ini dengan menyatakan bahwa kritik terhadap media adalah hal yang lumrah dalam kehidupan demokrasi. Namun, ia menekankan bahwa pejabat publik juga memiliki tanggung jawab untuk membuka ruang dialog demi kebenaran informasi.
"Jika ada pemberitaan yang dianggap tidak berimbang, seharusnya pejabat menyampaikan data dan penjelasan. Media pasti membuka ruang hak jawab," tegas Ririn.
Sebagaimana diketahui, prinsip keberimbangan adalah pilar utama dalam praktik jurnalistik. Media wajib memberikan porsi yang adil kepada semua pihak yang terlibat agar informasi yang diterima publik tidak bersifat sepihak. Di sisi lain, keterbukaan informasi dari pejabat publik juga sangat krusial untuk memastikan proses pemberitaan berjalan transparan dan akurat.
Sampai berita ini diturunkan, kepala dinas yang bersangkutan belum memberikan klarifikasi apa pun terkait konteks dan maksud di balik unggahan statusnya. Upaya menghubungi lewat pesan singkat WhatsApp maupun panggilan telepon seluler hingga saat ini belum mendapatkan jawaban. (*/Red)
