SURABAYA, Linknews.id - Demokrasi yang ada dengan tujuan memastikan seluruh rakyat dengan memperoleh pembangunan secara adil dan merata. tetapi tidak hanya sedikit kebijakan yang memiliki bentuk keterpihakan dan menutupi persoalan struktural yang lebih mendasar. dari sudut pandang keadilan sosial pada sila ke-5 Pancasila, keberhasilan tidak dapat diukur dari seberapa banyak jumlah yang disalurkan, tetapi keberhasilan muncul dari sebagaimana kemampuan negara menghadirkannya secara setara dan merata.
Program MBG memiliki tujuan yang tepat dengan menyalurkan Menu Makanan yang Bergizi, tetapi semua rencana awal akan cepat hancur apabila Penyalahgunaan Kekuasaan dan Program yang kurang Berkonsep. dengan ini dapat menimbulkan sebuah pertanyaan, apakah pemberian Makanan Gratis dapat menjadikan solusi masyarakat daerah terpencil? dan mengapa tidak digantikan dengan diadakannya pembiayaan sekolah atau pembangunan ruang pendidikan yang lebih baik? Di daerah 3T apabila anak-anak ingin mendapatkan makanan gratis dari pemerintah mungkin harus menempuh perjalanan menuju sekolah berjam-jam dan jalanan serta transportasi yang kurang memadai. kelebihannya masyarakat akan mendapatkan bantuan karena konsumtif tetapi hasilnya sulit dipasarkan karena insfrastruktur yang kurang jelas. kondisi tersebut menunjukkan persoalan utama bukanlah sandang pangan tetapi ketimpangan pembangunan yang berlangsung lama.
Dalam perspektif demokrasi, pemerintah lebih tertarik pada program yang hasilnya terlihat cepat dan mudah dikenal pada publik. MBG memiliki nilai politik yang lebih tinggi karena dampaknya secara langsung cepat dirasakan oleh masyarakat dan mudah dikapitalisasi sebagai keberhasilan pemerintah. pembangunan insfrastruktur dan kualitas pendidikan memerlukan waktu yang panjang dan hasilnya kurang terlihat secara langsung oleh masyarakat. Dan demokrasi berisiko menjadi ajang pencitraan melalui kebijakan popularitas. Demokrasi yang baik seharusnya memberdayakan wargaya dan jika negara hanya fokus pada distribusi tanpa ada perbaikan insfrastruktur maka rakyat akan terus bergantung pada pemerintahan dan tidak memiliki kesempatan dalam mengembangkan dirinya yang lebih baik.
MBG yang seharusnya dipandang sebagai kebijakan saja, bukan solusi utama. program ini akan lebih baik apabila diimbangi oleh pembangunan insfrakstruktur dan penguatan ekonomi lokal yang tepat. Tanpa itu MBG berisiko sebagai simbol demokrasi yang tampaknya peduli kepada rakyat, akan tetapi tidak memilikimsolusi dalam menjawab persoalan ketimpangan pembangunan yang dirasakan masyarakat di daerah terpencil.
Sumber/Penulis : Nayaka Nabil Abhimata (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya)
