SURABAYA, Linknews.id - Banyak orang yang memilih pemerintahan sekarang bukan karena buta, melainkan karena percaya. Salah satu yang mereka percaya adalah janji soal Makan Bergizi Gratis (MBG). Programnya? Bagus. Niatnya? Mulia. Tapi jalan yang ditempuh untuk mewujudkannya, itulah yang patut dipertanyakan.
Ketika seorang memilih mendukung MBG, ia membayangkan anak-anak di pelosok bisa makan layak setiap hari, bahwa negara hadir bukan hanya saat kampanye. Sayangnya, yang terjadi di lapangan jauh dari bayangan itu. Anggaran mengalir deras, tapi pengawasannya tipis. Kontraktor dipilih bukan karena kapasitas, melainkan karena kedekatan. Anak-anak tetap makan, tapi kualitas gizinya dipertanyakan, dan di beberapa tempat makannya pun tak tepat sasaran.
Ini bukan soal apakah programnya benar atau salah. Ini soal apakah orang yang dipercaya menjalankan program tersebut layak mendapat kepercayaan itu.
Pemilu bukan hanya soal siapa yang menang. Pemilu adalah ukuran sejauh mana rakyat bisa memilih dengan sadar, dan sejauh mana yang dipilih bisa menepati janjinya dengan bersih. Kalau programnya benar tapi pelaksanaannya kotor, maka yang dikhianati bukan hanya angka-angka di laporan, melainkan jutaan orang yang memilih karena benar-benar percaya.
Mereka yang mendukung MBG dari awal justru paling berhak kecewa. Bukan karena programnya gagal, tapi karena kepercayaan mereka dipakai untuk menutupi kecerobohan yang seharusnya bisa dicegah.
Kualitas demokrasi tidak diukur dari seberapa tinggi angka partisipasi. Tetapi Kualitasnya diukur dari seberapa serius negara menjaga agar pilihan rakyat tidak berakhir menjadi sia-sia.
Sumber/Penulis: Shenda Arnadia Larasati (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya)
